OPTIMALISASI PUPUK BERSUBSIDI ANGGARAN 2023 DAN PERSIAPAN DATA PENERIMA KEBUTUHAN ANGGARAN 2024

BSIP Papua mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan PT. Pupuk Indonesia bekerjasama Pemda Merauke melalui Dinas TPH-BUN Kabupaten Merauke..

Vice president PSO wilayah Timur PT Pupuk Indonesia Roh Eddy mengatakan kegiatan ini betujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan dengan harapan petani dapat menggunakan sesuai peruntukkannya sehingga optimalisasi produktivitas dapat meningkat.

Menurutnya penyerapan pupuk bersubsidi di Merauke ini masih tergolong rendah dan secara nasional pun juga belum maksimal yang mana baru dapat disalurkan 60 persen dari anggaran pupuk subsidi sebesar 7.8 Juta Ton, sedangkan untuk Merauke penyaluran pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 28 Ton dari 11 ribu Ton yang dianggarkan. Sedangkan untuk NPK baru 55 persen dari penyaluran NPK dari anggaran subsidi sekitar 6 ribu ton.

" pertama adanya fenomena El-nino, kemudian kemarin ada beberapa informasi gagal panen sehingga terjadi kekhawatiran apabila terjadi gagal panen lagi, ketiga pendataan RDKK untuk tahun 2024 menjadi lebih baik sehingga Penginputan data menjadi lebih baik kedepan," ucap Roh Eddy.

Sementara itu Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan beberapa bulan kedepan Kabupaten Merauke akan memasuki Musim Tanam Pertama, karena itu RDKK harus segera disusun sehingga petani dapat menerima sesuai dengan daftar yang sudah ditetapkan sesuai kebutuhan pupuk bersubsidi.

Tahun ini untuk MT 1 sesuai standar pupuk yang ada dapat diterima 2-4 Ton, untuk 2 pupuk yang mendapat subsidi yaitu pupuk Urea dan Phonska.

" Tata ruang, iklim dan lahan yang dimiliki sudah sangat lengkap hanya saja kita selalu bermasalah dengan curah hujan tinggi sehingga 3 tahun terakhir produksi menurun drastis, dan untuk saat ini cuaca memasuki musim panas tegas sehingga membantu petani untuk menjemur lahannya agar dapat dikelola dengan baik agar manfaat produksinya dapat kembali normal dan melimpah, " ungkap Bupati Romanus Mbaraka, di Merauke, Senin (6/11/2023).

Bupati menambahkan terkait kelangkan pupuk yang terjadi beberapa waktu lalu di Merauke, itu dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat petani serta belum terdaftarnya petani dalam RDKK sesuai kebutuhan pupuk bersubsidi.

" Total khusus untuk Merauke dari distributor kepada pengecer dan luas lahanMT 1 seluas 89 ribu hektar, maksimal 85 persen atau 60 an ribu hektar ini yang diupayakan produksinya harus maksimal," ujarnya.

Sementara dari direktur pupuk dan pestisida menyampaikan bahwa pengalokasikan pupuk bersubsidi berdasarkan Rekomendasi Dosis Pupuk yang di keluarkan oleh Badan Standarisai Instrumen Pertanian (BSIP). Untuk rekomendasi dosis komoditas dapat melihat di portal https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id. Pendataan penerima pupuk bersubsidi eRDKK 2024.